CUSTOMER SATISFACTION SURVEY
Under Rule Minister of State Apparatus Empowerment and Reforms of the Republic of Indonesia Number 38, 2012 About GUIDELINES FOR PERFORMANCE ASSESSMENT PUBLIC SERVICE UNIT, implementing customer satisfaction survey aims to:
1. To evaluate the performance of each Unit / Public Service Agency2. Provide an appreciation of the service unit which has the highest rating or have implemented excellent service.
With a customer satisfaction survey to obtain an objective picture of the performance of the Unit / Institute of Public Service. Picture of the performance of each unit / Institution Public Service can explain many things about the situation and conditions in the Unit / Care Institutions such. With this understanding is expected that each Unit / Institute for Public Service is always motivated to try to do the excellent service, continuous improvement in improving the quality of public services, provide opportunities to innovate in service improvements.
Size excellent service standards set by the government, namely:1. Fast service2. Appropriate services3. Cheaper services4. Sense of security5. Fair6. Accountable
a. The Fast service
Each Unit / Public Service Institutions are expected to provide services quickly. In this case the size of the velocity at each unit / institution should be measured and made standard, so that people know how the speed limit that can be tolerated when they need services that fit their needs.
The consequences of this rule, if the officer negligent violation of the specified time limit, then they should compensate for the delay in service.
How to perform the intended service time measurements should also be clear socialized, so that people really understand their rights and obligations. What are the requirements that must be prepared for eligible services quickly.
b. Appropriate services
Accuracy in service is absolute, because it shows the professionalism of officers. Therefore, every officer Unit / Public Service Institutions should really master their job disks. Service standards should be standardized in each unit / Institute of Public Service. Sanctions for officers for negligence of duty shall be made in proportion to the level of its effects.
In this case, the consequences to reward / reward in proportion to the officer.
c. Cheaper services
Very homogenous society, and therefore the government set standards at a low price. For Unit / Organization in the auspices of the government or civil servants, perhaps it is not difficult, because everything is already provided by the government, including HR payroll, buildings, equipment, materials, and various other means of support.
But not so for Unit / Non-governmental organizations or private. Cheap size of the unit / institution with Unit / Other agencies are not the same, but the barometer is in the hands of society. Citizens will be assessed on a variety of factors including the quality of other services that they can enjoy while getting service.
Upper middle class people usually do not care about the price, but they are more sensitive to the quality of service, awards and rave reviews for their presence. While the lower middle class people are usually very sensitive to price.
d. Sense of security
This sense of security is very important to note for Unit / Institute of Public Service. Because the sense of security for the customer is a loyal customer milestone. Loyal customers who will be a part in spreading the positive image Unit / Public Service Agency. Spread a positive image will facilitate communication between the Unit / Agency Services with the community, and this is to give the advantage to the Unit / Agency Services, particularly in marketing and convince the public of the quality of service rendered ..
e. Fair
Fair is a word which is qualitative, because it's so completely equitable services, each Unit / Institute of the Public Service should make the rules. The rights and obligations of the community to be clear, the requirement to obtain a service should be socialized, the process to get the service must be understood by the public. Thus the public can understand and measure the level obtained on a justice ministry. The existence of a suggestion box or a contact person who is really pro, if assessed fraud.
f. Accountable
Accountable derived from the English term Accountable consisting of the syllable "Account" which means calculating and "Able" which means capable of. Accountable means trustworthy or accountable. A trustworthy service depends on many things, including:1. Integrity of its human resources2. The quality of the materials used (if any)3. Systems and procedures4. Suitability of the price paid5. Quality infrastructure supporting the use
SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
Berdasarkan Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38, Tahun 2012 Tentang PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK, pelaksanaan survey kepuasan pelanggan bertujuan untuk :
1. Melakukan evaluasi kinerja setiap Unit / Lembaga Pelayanan Publik
2. Memberikan apresiasi terhadap unit pelayanan yang mempunyai peringkat tertinggi atau telah melaksanakan pelayanan prima.
Dengan adanya survey kepuasan pelanggan akan didapatkan gambaran kinerja yang obyektif dari Unit / Lembaga Pelayanan Publik. Gambaran kinerja setiap Unit / Lembaga Pelayanan Publik ini dapat menjelaskan berbagai hal mengenai situasi dan kondisi di Unit / Lembaga Pelayanan tersebut. Dengan pemahaman ini diharapkan setiap Unit / Lembaga Pelayanan Publik selalu termotivasi untuk berupaya melakukan pelayanan prima, melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatan kualitas pelayanan publik, memberi peluang untuk berinovasi dalam perbaikan pelayanan.
Ukuran standart pelayanan prima yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu:
1. Pelayanan yang cepat
2. Pelayanan yang tepat
3. Pelayanan yang murah
4. Jaminan rasa aman
5. Berkeadilan
6. Akuntabel
a. Pelayanan Yang Cepat
Masing-masing Unit / Lembaga Pelayanan Publik diharapkan mampu memberikan pelayanan secara cepat. Dalam hal ini ukuran kecepatan di masing-masing Unit / Lembaga harus diukur dan dibuat standart, sehingga masyarakat tahu seberapa batas kecepatan yang dapat ditoleransi saat mereka membutuhkan pelayanan sesuai yang mereka butuhkan.
Konsekuensi dari aturan ini, jika petugas melakukan kelalaian melanggar dari batas waktu yang telah ditetapkan, maka mereka harus memberikan kompensasi atas keterlambatan dalam pelayanan.
Bagaimana cara melakukan pengukuran waktu pelayanan yang dimaksudkan juga harus jelas tersosialisasikan, sehingga masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajiban mereka. Persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk berhak mendapatkan pelayanan secara cepat.
b. Pelayanan yang tepat
Ketepatan dalam pelayanan adalah mutlak, karena hal ini menunjukkan profesionalisme kerja dari petugas. Maka dari itu, setiap petugas Unit / Lembaga Pelayanan Publik harus benar-benar menguasai job disk mereka. Standart pelayanan harus dibakukan di setiap unit / Lembaga Pelayanan Publik. Sangsi bagi petugas yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas harus dibuat secara proporsional sesuai tingkatan akibat yang ditimbulkannya.
Dalam hal ini, berkonsekuensi untuk memberikan penghargaan / reward kepada petugas secara proporsional.
c. Pelayanan yang murah
Masyarakat sangat homogen, maka dari itu pemerintah menetapkan standart dengan harga murah. Bagi Unit / Lembaga dalam naungan pemerintah atau pegawai negeri, mungkin hal ini tidaklah sulit, karena segala sesuatunya sudah disediakan oleh pemerintah, termasuk gaji SDM, bangunan, alat, bahan dan berbagai sarana pendukung yang lainnya.
Namun tidaklah demikian bagi Unit / Lembaga swadaya masyarakat atau swasta. Ukuran murah satu Unit / Lembaga dengan Unit / Lembaga lain tidaklah sama, namun barometer ada ditangan masyarakat. Mayarakat akan menilai dari berbagai faktor termasuk kualitas pelayanan lain yang dapat mereka nikmati saat mendapatkan pelayanan.
Masyarakat kelas menengah ke atas biasanya tidak peduli terhadap harga, namun mereka lebih sensitive terhadap kualitas pelayanan, penghargaan dan sambutan terhadap kehadiran mereka. Sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah biasanya sangat sensitive dengan harga.
d. Jaminan rasa aman
Jaminan rasa aman ini sangat penting untuk diperhatikan bagi Unit / Lembaga Pelayanan Publik. Karena rasa aman bagi pelanggan merupakan tonggak pelanggan loyal. Pelanggan yang loyal akan menjadi bagian dalam menyebarkan image positif Unit / Lembaga Pelayanan Publik. Penyebaran image positif akan memudahkan komunikasi antara Unit / Lembaga Pelayanan dengan masyarakat, dan ini sangat memberi keuntungan kepada Unit / Lembaga Pelayanan, khususnya dalam pemasaran dan meyakinkan masyarakat atas kualitas pelayanan yang telah diberikan..
e. Berkeadilan
Berkeadilan adalah suatu kata yang kualitatif, karena itu supaya pelayanan benar-benar berkeadilan, setiap Unit / Lembaga Pelayanan Publik harus membuat aturan-aturan. Hak dan kewajiban masyarakat harus jelas, persyaratan untuk mendapatkan suatu pelayanan harus disosialisasikan, proses untuk mendapatkan pelayanan harus difahami oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat faham dan dapat mengukur tingkat keadilan yang didapatkan atas suatu pelayanan. Adanya kotak saran atau kontak person yang benar-benar pro masyarakat, jika dinilai adanya kecurangan.
f. Akuntabel
Akuntabel berasal dari istilah bahasa inggris Accountable yang terdiri atas suku kata “Account” yang berarti menghitung dan “Able” yang berarti mampu. Akuntabel maksudnya dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan. Suatu pelayanan yang dapat dipercaya sangat tergantung dari berbagai hal, diantaranya :
1. Integritas SDM-nya
2. Kualitas bahan yang digunakan ( jika ada )
3. Sistem dan prosedur pelayanan
4. Kesesuaian harga yang harus dibayar
5. Kualitas sarana-prasarana penunjang yang digunakan